BOMBANA - TRANSJURNAL.com - Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAPaK) menyoroti dugaan praktik komersialisasi air bersih yang disebut dilakukan Yayasan Darul Azhar di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. LAPaK menilai Pemerintah Kabupaten Bombana belum menunjukkan langkah tegas terhadap persoalan tersebut.
Pimpinan LAPaK, Pemrin, mengatakan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang tidak seharusnya dijadikan sarana mencari keuntungan secara tidak wajar. Menurutnya, pengelolaan air bersih harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat.
"Air bersih adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh diam apabila terdapat dugaan komersialisasi yang berpotensi membebani warga. Kami meminta Pemda Bombana segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," kata Pemrin dalam keterangannya.
LAPaK menilai pemerintah daerah seharusnya hadir memastikan pengelolaan sumber air berjalan sesuai regulasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, khususnya warga di Pulau Kabaena.
Selain itu, LAPaK juga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan investigasi atas dugaan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kami mendesak adanya transparansi pengelolaan sumber air bersih, termasuk legalitas dan mekanisme distribusi yang dilakukan pihak yayasan," tegasnya.
Pemrin menambahkan, apabila dugaan komersialisasi air bersih itu terbukti, pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas demi melindungi hak masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak dan terjangkau.
LAPaK memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak terkait.
Laporan : Izan
