BOGOR - TRANSJURNAL.com - Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, menuai sorotan dari kalangan insan pers, Senin (01/06/2026).
Besaran honorarium yang diberikan dinilai tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap profesi wartawan dan memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menghormati kerja jurnalistik.
Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah daerah.
Sejumlah wartawan menilai persoalan ini bukan semata-mata terkait nilai materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sebagai profesi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan menjalankan tugas jurnalistik dengan tanggung jawab besar. Mereka dituntut bekerja secara profesional, menjaga akurasi informasi, keberimbangan pemberitaan, serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap karya jurnalistik yang dihasilkan.
"Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya," ujar salah seorang insan pers yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut sejumlah pegiat media, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Sebab, media memiliki fungsi strategis sebagai sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Tanpa peran media, berbagai program dan kegiatan pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Karena itu, penghargaan terhadap kerja jurnalistik dinilai harus dilakukan secara proporsional, profesional, dan beretika agar tidak menimbulkan kesan meremehkan profesi wartawan.
Di tengah polemik ini, muncul pula dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan yang melakukan peliputan. Dugaan itu kini menjadi perhatian sejumlah kalangan dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka.
 |
| Sejumlah wartawan Bogor yang meliput kegiatan upacara Hari Kesaktian Pancasila menunggu hingga tiga jam. (Foto.idr) |
Sejumlah wartawan dan pegiat media mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor untuk memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme, dasar kebijakan, serta proses penyaluran honorarium dalam kegiatan tersebut. Klarifikasi dinilai penting guna menghindari munculnya spekulasi yang dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Mereka berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan dan profesional sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa profesi wartawan dipandang sebelah mata atau hanya dijadikan pelengkap dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap kebebasan pers dan profesi wartawan tidak cukup diwujudkan melalui slogan maupun pidato seremonial. Penghormatan tersebut harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata yang menunjukkan apresiasi terhadap peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kesbangpol Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan yang berkembang di kalangan wartawan Bogor.
Laporan : Indrawan
