Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Bupati Koltim Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2022-2023 dari BPK Sultra

Monday 22 January 2024 | January 22, 2024 WIB Last Updated 2024-01-23T02:15:33Z

Kepala BPK perwakilan Sultra, Dadek Nandemar serahkan LHP kepada Bupati Kolaka Timur, Abd Azis atas capaian belanja daerah tahun 2022 -2023.

KENDARI - TRANSJURNAL.com -
Masyarakat menyaksikan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis SH MH, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra pada Senin (22/1/24).


Laporan ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, S.E, MIT, dalam acara yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sultra. 


Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh, para Kepala Daerah se-Sultra, serta para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Sultra.


Proses penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP Kepatuhan menjadi langkah evaluasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan belanja daerah selama dua tahun terakhir.


Kehadiran Bupati Koltim dalam acara tersebut menunjukkan kesungguhan Pemda Koltim dalam menjalankan amanah dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Dalam penyerahan LHP, Bupati Koltim menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut.


"Saya berharap dengan penyerahan LHP ini dapat menjadi acuan dalam memaksimalkan anggaran yang ada di Kolaka Timur sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai tupoksi dan undang-undang yang berlaku," katanya.


Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kabupaten Kolaka Timur bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.


"Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.


Terakhir, Bupati menyatakan bahwa proses ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Dsk)


Laporan Redaksi 

×
Berita Terbaru Update