PAYAKUMBUH - TRANSJURNAL.com - Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menghormati adat dan tradisi lokal. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/5/2025).
"Pendaftaran tanah ulayat bukan hanya soal administrasi, tapi juga bentuk penghormatan negara terhadap kearifan lokal, identitas, dan sejarah masyarakat adat," kata Ossy Dermawan.
Menurutnya, tanah ulayat memiliki nilai lebih dari sekadar lahan ekonomi. Tanah tersebut merupakan simbol keberlanjutan adat yang sudah dijaga oleh para niniak mamak secara turun-temurun. Karena itu, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum tanpa menghapus hak adat yang berlaku.
"Pendaftaran justru memperkuat kedudukan tanah ulayat secara hukum, mencegah konflik, dan melindungi dari pihak-pihak yang ingin menguasai secara sepihak," jelasnya.
Dalam acara itu, Wamen ATR juga menyerahkan 16 Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Sertipikat ini diharapkan memperkuat legalitas aset daerah dan mendukung perencanaan pembangunan kota.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyambut positif langkah ini. Ia menilai legalisasi tanah ulayat dapat menjadi peluang meningkatkan perekonomian lokal serta mendukung arah pembangunan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata regional.
"Ini selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, menjadikan Payakumbuh lebih maju, produktif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Payakumbuh serta sejumlah pejabat ATR/BPN, termasuk Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi.
Laporan Redaksi
