JAKARTA - TRANSJURNAL.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola ruang berkelanjutan di wilayah Sumatra melalui kolaborasi strategis dalam Proyek RIMBA.
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, ATR/BPN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe II dengan tiga perguruan tinggi: Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi.
“Kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam menjaga wilayah masyarakat hukum adat yang berada di koridor ekologis Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Kita harus memastikan bahwa mereka terlindungi secara legal dan diakomodasi dalam kebijakan tata ruang,” ujar Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam pertemuan yang digelar di Ruang Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Proyek RIMBA merupakan inisiatif strategis yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati sekaligus membangun tata ruang yang inklusif dan ramah lingkungan di tiga provinsi prioritas. Suyus menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan dalam rencana tata ruang.
“Tata ruang harus menyeimbangkan kawasan industri dan permukiman dengan kawasan hijau agar pembangunan tetap berkelanjutan dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup,” tegasnya.
PKS ini mencakup tiga fokus utama, yaitu:
1. Desain konektivitas dan jalur migrasi satwa,
2. Strategi pemulihan ekosistem gambut,
3. Fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk solusi terhadap permukiman ilegal.
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, menyatakan harapan besar pada kontribusi akademisi. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan universitas. Semoga kerja sama ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan memperkuat landasan tata ruang hijau di masa depan,” ujarnya.
Penandatanganan dilakukan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Ketua LPPM Universitas Andalas, dan Kepala LPPM Universitas Jambi, serta Dirjen Tata Ruang. Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan perwakilan Project Management Unit (PMU) RIMBA. (Rilis BPN)
Publisher Redaksi
.jpg)
