BOGOR - TRANSJURNAL.com - Ketua Gerakan Mahasiswa Sriwijaya (GEMA Sriwijaya) Kabupaten Bogor, Bintang Aldypradana, mempertanyakan sikap Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menyikapi polemik yang hingga kini masih terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor.
Menurut Bintang, Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai belum menunjukkan langkah yang jelas untuk merespons dinamika yang berlangsung di organisasi kepemudaan tersebut. Padahal, kata dia, KNPI memiliki peran strategis sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di daerah.
"Kami mempertanyakan sejauh mana kepekaan Bupati Bogor terhadap persoalan yang terjadi di KNPI Kabupaten Bogor. Ketika terjadi dinamika yang berpotensi menghambat peran pemuda, sudah semestinya ada perhatian dan upaya membangun komunikasi dari pemerintah daerah," kata Bintang dalam keterangannya.
Bintang menegaskan pihaknya tidak meminta pemerintah daerah mencampuri urusan internal organisasi. Namun, ia berharap Pemkab Bogor dapat mengambil peran sebagai pembina kehidupan kepemudaan dengan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat.
"Harapan kami ada kepedulian dari pemerintah daerah agar tercipta ruang dialog yang sehat dan penyelesaian yang bermartabat, tanpa mengintervensi mekanisme internal organisasi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar konflik yang berkepanjangan tidak mengganggu pelaksanaan program kepemudaan maupun menurunkan kepercayaan organisasi kepemudaan terhadap proses pembinaan di daerah.
Selain itu, Bintang mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam polemik KNPI untuk mengedepankan musyawarah dan menghormati mekanisme organisasi demi kepentingan pemuda Kabupaten Bogor.
"Jangan sampai energi pemuda habis hanya untuk konflik internal. Yang dibutuhkan masyarakat adalah organisasi kepemudaan yang solid, mampu bersinergi dengan pemerintah, dan fokus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bogor," tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait pernyataan Ketua GEMA Sriwijaya tersebut. Tim Transjurnal masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bogor.
Laporan : Indrawan